CILEGON | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Cilegon, Jumat (13/12/2019). Kunjungan yang diterima oleh Rahmatulloh, Anggota Banggar DPRD Cilegon itu membahas kaitan peran salah satu alat kelengkapan DPRD tersebut dalam penyusunan RKPD melalui pokok-pokok pikiran parlemen, utamanya menyangkut optimalisasi kinerja wakil rakyat dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wakil Ketua I DPRD Kota Bekasi, Anim Imamuddin mengatakan, kendati jumlah PAD Kota Bekasi melampaui jauh dari PAD yang diperoleh Kota Cilegon, namun menurutnya banyak informasi lain yang perlu digali.
“Kita melihatnya bukan hanya nilai PAD kita yang lebih besar, tapi peningkatannya dari program (usulan peningkatan PAD dari DPRD ke Pemkot) di sini. Karena kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Cilegon yang 400 ribu jiwa, tentu kan di sini lebih sejahtera,” ujarnya kepada WartaNusa.id
Politisi PDI Perjuangan ini ijelaskan, dengan berpenduduk sekira 2,4 juta jiwa, APBD Kota Bekasi saat ini sudah di kisaran Rp5,8 triliun, sekira Rp3 triliun di antaranya disumbang dari PAD. Menurutnya hal itu jauh berbanding dengan Kota Cilegon yang hanya berpenduduk sekira 400 ribu jiwa dan APBD di kisaran Rp1,9 triliun dengan sumbangan PAD sekira Rp800 miliar.
“Kami juga mengharapkan, kerja Banggar itu bisa mengawal percepatan realisasi anggaran untuk kepentingan masyarakat. Kami menginginkan, anggaran yang dikelola OPD itu lebih banyak diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara Rahmatulloh mengapresiasi kunjungan DPRD Kota Bekasi tersebut. Namun ia menyebutkan, sejatinya dengan anggaran yang lebih besar dari jumlah penduduknya, Kota Cilegon mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata.
“Seharusnya sih memang masyarakat Cilegon itu lebih sejahtera. Tapi kan per hari ini masih besarnya persentase angka pengangguran dan adanya masyarakat Cilegon yang miskin, ini menjadi pertanyaan. Apalagi tren APBD kita sejak tahun 2017 itu terus menurun. Seharusnya memang APBD kita itu sudah di atas Rp2 triliun,” katanya.
Politisi Demokrat yang mewakili unsur pimpinan DPRD Cilegon dalam momen itu mengatakan, belum adanya peningkatan APBD yang disokong PAD secara signifikan tersebut lantaran masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tersentuh oleh OPD.
“Saya melihatnya memang masih banyak (obyek potensi pendapatan) yang belum tergali atau loss profit. Seperti di Dinas Perhubungan itu saja, ada parkir tepi jalan, retribusi kepelabuhanan, itu kan belum bisa diraih. Itu kan sudah kita usulkan, tapi entah kenapa sampai saat ini belum juga dilaksanakan,” jelasnya.
